Keseriusan Jokowi dalam Pengelolaan Ciliwung

Gurbernur DKI yang baru, Jokowi kerap kali dielu-elukan banyak pihak. Jokowi yang terbukti berhasil memimpin Solo, dan terpilih menjadi walikota terbaik sedang membuktikan komitmennya untuk mengelola ibu kota dengan lebih baik. Diantara sekian banyak pekerjaan rumah Jokowi, Ciliwung adalah PR besar Gubernur DKI yang juga harus dikerjakan dengan serius. Pasalnya, sungai besar yang melintas di sepanjang ibu kota ini kerap kali menjadi penyebab terjadinya banjir. Ciliwung yang lekat dengan pencemaran perlu pengelolaan lebih serius.

Sungai sepanjang hampir 120 kilometer itu menjadi perhatian utama. Terutama karena merupakan ancaman banjir terbesar bagi Jakarta dibandingkan dengan 12 sungai lain yang masuk wilayah ibu kota.Di antara 13 sungai di Jakarta, Ciliwung satu-satunya yang melalui tengah kota, melewati perkampungan, perumahan padat, dan permukiman kumuh. Ada sekitar 3,5 juta jiwa yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung seluas 387 kilometer persegi ini.

Ciliwung sungai yang nyaris ”mati” di hilirnya juga menyumbang pencemaran di Teluk Jakarta. Di hilir Ciliwung yang airnya telah menghitam, yakni di aliran Muara Angke hingga Ancol n yaris tak ada lagi ikan. Ciliwung bahkan dinyatakan beracun, karena  kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) yang rendah dan kadar biological oxygen demand (BOD) demikian tinggi, menjadikan organisme tak dapat bertahan hidup di sungai itu. Ciliwung telah telah menjadi tempat sampah raksasa. Beban yang harus ditanggung sungai utama di Jakarta ini kian berat karena penduduk dan industri di sekitarnya menjadikansungai itu ”tempat sampah raksasa” untuk membuang sampah organik ataupun anorganik.

Upaya Jokowi

Awal November lalu, Jokowi telah melakukan kunjungan dan meninjau Ciliwung dengan beberapa stafnya. Di beberapa media, Jokowi berkomentar akan melakukan normalisasi Kali Ciliwung yang saat ini mengalami penyempitan, Namun, sebenarnya yang diperlukan Ciliwung bukan hanya dinormalisasi, Ciliwung perlu “dihidupkan kembali”. Pencemaran Ciliwung perlu dientaskan agar organisme air dapat kembali mengfungsikan Ciliwung sebagai tempat hidupnya.

Kabarnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun akan ikut turun tangan mengentaskan pencemaran ciliwung, terdapat wacana akan memanfaatkan bakteri pelumat limbah untuk mengurangi beban pencemar Ciliwung. Sebenarnya, perbaikan kondisi Ciliwung telah dilakukan sejak tahun 1989 melalui Program Kali Bersih (Prokasih). Pada awal 1990-an ada hampir 120 industri yang berkomitmen menurunkan kandungan limbah yang dibuang ke tiga sungai, di antaranya Sungai Ciliwung. Namun, nyatanya kondisi sungai saat ini tak berubah, bahkan kian kotor dan hitam. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan industri untuk menjaga sumber daya air ini.

Meningkatnya beban pencemar dan, penurunan kualitas air Sungai Ciliwung terbesar (80 persen) diakibatkan limbah domestik. Sehingga,  upaya perbaikan kualitas air Ciliwung bukan hanya pemulihan air sungai. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sungai lebih diperlukan. Jokowi, sebagai pemimpin ibu kota perlu melakukan restorasi Ciliwung sebagai tonggak untuk mendorong kepedulian masyarakat memperbaiki kualitas air sungai ini.

Jokowi seyogyanya berkoordinasi dengan KLH yang akan melakukan restorasi sungai. KLH menginformasikan, jangka waktu pelaksanaan pembangunan sungai 30 bulan, mulai 3 Desember 2012. Rencananya, proses pembangunannya akan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea. Proyek percontohan restorasi sungai ini, meliputi pembangunan fasilitas pengolahan limbah domestik dan pusat pendidikan. Pembangunannya akan melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengelolaan sungai dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam kaitan pemilihan teknologi IPAL, dan badan lingkungan hidup daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung. Pembangunan percontohan IPAL berkapasitas 500 meter kubik per hari ini akan didanai dengan anggaran KLH Indonesia sebesar Rp 10 miliar yang dibagi dalam dua tahun anggaran, yakni tahun 2013 dan 2014. Adapun KLH Korea akan memberi dana hibah 9 juta dollar AS untuk pengadaan IPAL. Pendanaannya gabungan dari Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI) dan Korea International Cooperation Agency (Koica).

Instalasi pengelolaan limbah akan dipilih yang berteknologi tidak terlalu canggih dan mahal sehingga dapat dioperasikan oleh tenaga kerja Indonesia. Instalasi pengolah ini akan menggunakan bakteri dari alam Indonesia yang telah diisolasi dan dibiakkan. Ini karena, penggunaan bakteri dari Korea tidak cocok untuk Indonesia yang hanya memiliki dua musim. Pengolahan limbah di Ciliwung pun harus multikultur alias banyak bakteri (menggunakan konsorsium bakteri) baik yang mampu melumat limbah organik maupun anorganik. Limbah proses IPAL selanjutnya didaur ulang melalui proses desalinasi atau teknik penyaringan osmosis balik, hingga memungkinkan penggunaan ulang air hasil olahan ini untuk keperluan sanitasi.

Diperlukan Koordinasi

Jika Jokowi serius mengelola Ciliwung, maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak. Koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti KLH dan BPPT serta berkoordinasi dengan Pemprov yang lain, yakni Pemprov Jabar, karena hulu Ciliwung terletak di Puncak. Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta perlu melakukan pembatasan limbah kegiatan instansional, agar kualitas air di sungai tidak melebihi baku mutu sesuai dengan peruntukannya. Pengelola DAS Ciliwung perlu pula melakukan pembatasan kuantitas dan kualitas domestik yang masuk ke sungai, di antaranya dengan pembuatan IPAL komunal. Kemudian, dalam penetapan program pengendalian beban pencemaran, masing-masing wilayah administrasi harus memiliki acuan nilai daya tampung sebagai nilai target dalam pengendalian beban pencemaran. Oleh karena itu, masing-masing pimpinan wilayah serta stake holder DAS Ciliwung bertanggung jawab merumuskan program pengendalian beban pencemaran. Perencanaan program pengendalian beban pencemaran dapat dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber beban pencemaran. Pengawasan sumber beban pencemaran agar sesuai dengan baku mutu limbah cair perlu rutin dilakukan dengan implementasi penegakan hukum.

Pengelolaan DAS Ciliwung harus melibatkan seluruh stake holder, pemerintah dan masyarakat serta pelaksanaan program-program yang telah direncanakan haruslah berkesinambungan. Program pengendalian beban pencemaran tidaklah dilakukan hanya sesaat, namun harus berkelanjutan dan sinergis dengan program-program pengendalian beban pencemaran antar segmen. DAS merupakan kesatuan sumberdaya yang saling berinteraksi, interaksinya tidak dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, rencana dan implementasi program pengelolaan DAS harus terpadu. Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam suatu DAS memerlukan komitmen bersama untuk bertindak secara sinergis terkoordinasi agar target. Kualitas air Sungai Ciliwung memenuhi baku mutu peruntukan tertentu dapat tercapai.

Forecasting Volume Sampah Kota Depok

Pembangunan perekonomian dan perkembangan penduduk harus diikuti dengan pemeliharaan kelestarian lingkungan. Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang perlu diperhatikan dan segera diatasi. Di Kota Depok, volume sampah terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat.

Pemerintah Kota Depok seharusnya dapat mengantisipasi peningkatan volume sampah,  yakni dengan mempersiapkan sarana pengolahan sampah yang memadai. Keterbatasan sarana pengolahan sampah yang tidak sebanding dengan volume sampah dapat mengakibatkan sampah tidak dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemkot Depok harus mengefektifkan fungsi Unit Pengolahan Sampah (UPS) di tiap wilayah, agar pengelolaan sampah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu,  Pemkot Depok harus dapat meramalkan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga pengelolaan sampah dapat lebih efektif serta dapat melakukan antisipasi ketika volume sampah melebihi daya tampung sarana pengelolaan sampah.

Saat ini volume sampah dari enam kecamatan di Depok sudah mencapai 3.500 m3 per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1.300 - 1.500 m3 yang dapat terangkut ke TPA Cipayung. Kondisi ini terjadi antara lain karena keterbatasan sarana maupun prasarana di TPA Cipayung. 

TPA Cipayung memiliki luas keseluruhan mencapai 10,1 hektare, dengan penerapan system sanitary landfield. Setiap harinya, sampah yang datang ditimbun dengan tanah merah setinggi 10-12 cm. Kemudian, air limbahnya dibuang ke bak penampungan. Meningkatnya volume sampah harian dikhawatirkan melebihi daya tampung TPA Cipayung.

Dari wacana diatas, terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Depok, yakni (1) Terus meningkatnya volume sampah di Kota depok;  (2) Daya tampung TPA Cipayung yang terbatas cenderung menurun dengan bertambahnya volume sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus memperhatikan daya tampung TPA, dengan memperhatikan volume sampah yang terus meningkat. Pemkot Depok perlu memprediksi volume sampah di kota Depok agar dapat mempersiapkan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, makalah ini akan membuat analisa komparatif mengenai volume sampah di Kota Depok dan daya tampung TPA Cipayung dengan menggunakan metode peramalan berdasarkan data volume sampah yang ada.

Dalam peramalan Time-series Forecasting Model, dikenal peramalan Penghalusan Eksponensial atau Exponential Smoothing yakni merupakan rataan bergerak dengan memberikan bobot lebih kuat pada data yang lebih terakhir dari pada data yang awal. Exponential Smoothing  terdiri dari simple exponential smoothing (SES)  dan  adjusted exponential smoothing (AES). Exponential smoothing lebih cocok untuk mencerminkan variasi yang terjadi seperti pola siklus atau efek musiman.

Peramalan volume sampah lebih tepat menggunakan Adjusted Exponential Smoothing, karena terdapat kecenderungan jumlah sampah yang trend nya terus meningkat. Adjusted exponential smoothing merupakan ramalan penghalusan eksponensial yang disesuaikan dari simple exponential smoothing (SES) dengan penambahan suatu faktor penyesuaian kecenderungan/trend, yakni menggunakan rumus:

	Rumus simple exponential smoothing (SES): Ft+1 = aDt + (1-a)Ft

 

Dimana:

Ft+1 =   ramalan untuk periode berikutnya; Dt =  data aktual dalam periode sekarang; Ft = ramalan yang telah ditentukan sebelumnya untuk periode sekarang; a=   faktor tertimbang yang disebut sebagai konstanta penghalus.  

Secara singkat, kesimpulan dari tehnik peramalan yang sudah dilakukan adalah:

1)  Berdasarkan hasil peramalan dengan metode simple exponential smoothing (SES) dan adjusted exponential smoothing (AES), volume sampah di Kota Depok tren nya terus meningkat. Pemkot Depok hingga tahun depan (2010) dapat dikatakan hanya perlu menambah sarana pembuangan sampah, karena di tahun 2010 volume sampah mencapai 1.293.290,23 m³  dan sampah masih dapat ditampung oleh TPA Cipayung.

2) Ketika periode peramalan volume sampah diperpanjang hingga 2019, diperoleh nilai perkiraan volume sampah mencapai 12.106. 074, 44 m³. Artinya, pada tahun 2019 TPA Cipayung telah habis masa pakai dan tidak dapat lagi menampung sampah. Setidaknya 2 tahun sebelumnya, Pemkot Depok harus dapat mencari tempat alternatif TPA untuk menggantikan TPA Cipayung, dan mempersiapkan infrastruktur untuk TPA yang baru.

3) Pemkot Depok dapat pula menggunakan alternatif teknologi untuk memberdayakan sampah sebagai sumberdaya, misalnya teknologi daur ulang; menggunakan incenerator; atau pun mengubah gas metan hasil proses anaerob bakteri pengurai sampah menjadi energi listrik.

Kajian singkat by. Rahma Widhiasari with team 

Satus Mutu Air Hilir Ciliwung: Tercemar Berat

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang terbentang dari hulu (Puncak-Bogor) hingga hilir (Ancol-Jakarta) tidak seluruhnya tercemar. Kita masih dapat menyeksikan pemandangan indah dan menyejukan ketika menyusuri bagian hulu Sungai Ciliwung. Namun, tidak demikian dengan hilir sungai yang telah berstatus tercemar berat. Air Sungai Ciliwung sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sama sekali. Di bagian hulu, yakni di wilayah Telaga Warna, status mutu air Kelas I, yaitu peruntukan sebagai air baku air minum. Sedang untuk wilayah Attaawun-Cisarua berada pada status mutu kelas II, yakni dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, rekreasi, mengairi tanaman dll. Wilayah Jemabatan Gadog-Kelapa Dua berstatus Kelas III, yakni dapat dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Namun hilir Ciliwung, mulai dari Manggarai memiliki status mutu Kelas IV, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanaman.

DAS Ciliwung memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi. DAS Ciliwung yang melintasi wilayah Ibu Kota DKI Jakarta, adalah DAS urban yang memiliki arti strategis dalam konteks nasional, yang perlu dikelola secara khusus. Panjang sungai Ciliwung dari bagian hulu sampai muara di pesisir pantai Teluk Jakarta adalah  ± 117 km, dengan luas DAS Ciliwung sekitar 347 km². DAS Ciliwung mencangkup areal mulai dari bagian hulu di Tugu Puncak (Kabupaten Bogor) sampai hilir di Teluk Jakarta (Jakarta Utara). Kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung, baik di hulu maupun di hilir tergolong sangat intensif dan pertambahan penduduk cukup tinggi. Perubahan penggunaan lahan, serta bertambahnya kawasan pemukiman di Ciliwung hulu, tengah dan hilir berimplikasi terhadap masuknya polutan ke DAS Ciliwung. Sumber pencemaran Sungai Ciliwung berasal dari limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah peternakan.

Hasil pemantauan BPLHD (2007) menyebutkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung  semakin tercemar pada bagian hilir yaitu berada pada kondisi kelas IV, artinya air Sungai Ciliwung hanya dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Hasil penelitian Fadly (2007) mengungkapkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung yang memasuki Kota Jakarta yaitu bagian hilir telah berada di atas baku mutu air sungai KepGub DKI Jakarta No.582 Tahun 1995, yang artinya telah tercemar. Keberagaman kegiatan di sepanjang DAS Ciliwung menimbulkan buangan limbah, yang berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemaran di DAS Ciliwung. Badan air memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dan melakukan pembersihan diri pada batasan tertentu. Namun beban pencemaran yang terus meningkat dapat menurunkan kemampuan pemulihan diri sungai. kemudian berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan adalah belum adanya penelitian yang menyeluruh tentang daya tampung di DAS Ciliwung dari hulu ke hilir, padahal kualitas air DAS Ciliwung semakin tercemar dan mengarah pada peningkatan beban pencemaran. Oleh karena itu, perlu diketahui informasi mengenai daya tampung beban pencemaran di DAS Ciliwung, yang kemudian menjadi dasar pengelolaan pengendalian pencemaran di DAS Ciliwung..

Widhiasari (2010), dengan pendekatan penelitian kuantitatif-deskriptif melakukan penelitian terhadap DAS Ciliwung. Metode kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi kualitas air, beban pencemaran dan daya tampung di DAS Ciliwung, serta mendeskripsikan program pengendalian pencemaran di DAS Ciliwung. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan perhitungan metode Streeter Phelps (Program QUAL2Kw), observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian menggunakan data sekunder, berupa data kualitas air sungai (tahun 2004-2008), data hidrologi sungai, data curah hujan dan data sosial ekonomi. Serta data primer berupa hasil wawancara mendalam, dengan nara sumber yang mewakili pengelola DAS Ciliwung, kepala desa dan lurah di wilayah sekitar DAS Ciliwung. Penelitian dilakukan pada Desember 2009 hingga Februari 2010.

Hasil penelitian Widhiasari (2010) menunjukan, bahwa kondisi kualitas air berdasarkan parameter dissolved oxygen (DO), biological oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD) di sepanjang Sungai Ciliwung dari tahun 2004 hingga 2008 fluktuatif. Kualitas air Sungai Ciliwung, dari hulu ke hilir menunjukkan trend semakin menurun, semakin ke hilir kualitas air semakin tercemar.

Pada tahun 2008, konsentrasi DO di hulu (Atta’awun-Katulampa) adalah 6,13-10,29 mg/l; di tengah (Katulampa-Kelapa Dua) konsentrasi DO adalah 3,85-9,19 mg/l dan di hilir (Kelapa Dua-PIK) konsentrasi DO adalah 0,56-3,05 mg/l. Oksigen terlarut semakin kecil konsentrasinya di hilir, dan konsentrasi BOD semakin besar di hilir. Pada tahun 2008, konsentrasi BOD di hulu (Atta’awun-Katulampa) adalah 1,8-4,8 mg/l; di tengah (Katulampa-Kelapa Dua) konsentrasi BOD adalah 2,6-14,15mg/l dan di hilir (Kelapa Dua-PIK) konsentrasi DO adalah 7,9-19,58 mg/l.

Penelitian Widhiasari (2010), dalam perhitungan menggunakan program QUAL2Kw, Sungai Ciliwung dibagi menjadi 6 segmen. Hasil analisa menunjukan bahwa beban pencemaran tertinggi berada di segmen 6 (Manggarai-Ancol) yakni sebesar 20.674,66 kg/jam. Beban pencemaran Sungai Ciliwung, dari hulu ke hilir meningkat signifikan di bagian hilir yakni di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil analisa menggunakan program QUAL2Kw profil DO di hulu Sungai Ciliwung memperlihatkan bahwa konsentrasi DO mencapai 7-9,8 mg/l, kemudian mulai menurun di bagian tengah (2-6,8mg/l) dan  di hilir konsentrasi DO (0,30-2 mg/l). Dari hasil simulasi daya tampung beban pencemaran BOD, didapatkan bahwa keenam segmen tidak memiliki daya tampung untuk baku mutu kelas I dan kelas II. Pada baku mutu kelas III, segmen 1 dan segmen 2 masih memiliki daya tampung untuk baku mutu kelas III, pada ruas Kedung Halang-Pondok Rajeg (segmen 3), telah melampaui daya tampung untuk baku mutu kelas III. Jadi,  segmen 3 hingga segmen 6 sudah tidak memiliki daya tampung untuk baku mutu kelas III. Jika konsentrasi BOD dibandingkan dengan baku mutu kelas IV, segmen 1 hingga segmen 5 masih memiliki daya tampung untuk baku mutu kelas IV. Ruas Kwitang-Ancol (segmen 6), telah melampaui daya tampung untuk baku mutu kelas IV. Jadi, segmen 6 sudah tidak memiliki daya tampung untuk baku mutu kelas IV. Kondisi ini didukung dengan nilai konstanta aerasi di bagian hilir semakin kecil, yang artinya kemampuan pulih diri badan air di bagian hilir pun semakin kecil. Program pengendalian beban pencemar dapat dilakukan melalui pengelolaan badan air dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan media berfokus pada  perbaikan kualitas air sungai dengan melakukan reduksi BOD, meningkatkan debit air serta meningkatkan suplai oksigen. By. Rahma Widhiasari

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan DAS Ciliwung

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, tentunya tidak asing lagi bagi insan lingkungan. Tulisan ini untuk kembali mengingat tentang apa itu pembangunan berkelanjutan? Dan, bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa komponen yang harus diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan, komponen tersebut adalah: Prinsip dasar piagam bumi (normatif, sistim nilai); Kesepakatan global (partisipatif, lintas pelaku); dan Sistim pengelolaan pembangunan (proses perencanaan-pembiayaan-pelaksanaan-pengedalian pembangunan).

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan..

Demikian pula dalam rencana pengelolaan Ciliwung, selain memanfaakan potensi  ekonomi baik dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan maupun pemanfaatan sumberdaya air, seharusnya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatannya. Hal ini misalnya, ketika pemanfaatan Sungai Ciliwung sebagai wadah buangan limbah, seharusnya stake holder memperhatikan daya tampung atau kemampuan asimilasi Sungai Ciliwung dalam mengencerkan limbah. Selain itu, penggunaan lahan dan aktivitas mengkonversi hutan di sekitar DAS Ciliwung menjadi lahan pertanian, perkebunan atau pun pemukiman seharusnya memperhatikan daya dukung lingkungan.

Namun pada kenyataannya, penggunaan lahan di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, serta pemanfaat Ciliwung sebagai tempat buangan limbah telah mengabaikan prinsip ekologi. Sungai Ciliwung semakin tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah di sekitar Sungai Ciliwung hilir semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan daya tampung Sungai Ciliwung

Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah konsep yang sangat penting untuk mensinergiskan dengan pengelolaan DAS Ciliwung. Berdasarkan program pengelolaan DAS Ciliwung di atas kita dapat mengidentifikasi masing-masing program tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah komponen Prinsip Dasar Piagam Bumi.

Pada dasarnya program-program pengelolaan Sungai Ciliwung yang dicanangkan oleh Balai Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung, Departemen Kehutanan, sesuai dengan Prinsip Menjaga keutuhan ekologi. Namun ketika program tersebut dilaksanakan, tercapailah tujuan menjaga keutuhan ekologi yang juga berdampak pada menjaga komunitas kehidupan dan memelihara keadilan sosial dan ekonomi.

Hal ini misalnya, ketika dilaksanakan program pengolahan air tercemar dengan teknologi lahan basah (Constructed Wetland) yang tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan ekologi. Pengolahan air tercemar dengan teknologi lahan basah bertujuan untuk meminimalisasi limbah yang masuk ke Sungai Ciliwung, namun ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar Sungai Ciliwung yang dapat terus menikmati sumberdaya perairan Sungai Ciliwung. Sebagai barang publik, Sungai Ciliwung dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan industri yang berhak membuang limbah ke Sungai Ciliwung, namun masyarakat juga memiliki hal untuk menikmati sumberdaya Sungai Ciliwung. Sehingga dalam hal ini, program pengolahan air tercemar dengan teknologi lahan basah (Constructed Wetland) juga sesuai dengan prinsip piagam bumi yang lain, yakni memelihara keadilan sosial dan ekonomi.

Dalam pelaksanakan program pengelolaan Sungai Ciliwung diperlukan pula partisipasi masyarakat sekitar untuk turut aktif sebagai subjek dan objek program. Oleh karena itu, seharusnya dalam penyusunan rencana program pengelolaan Sungai Ciliwung digunakan pendekatan partisipatif yang mengakomodasi keinginan masyarakat. Sehingga dalam hal ini terpenuhi prinsip demokrasi, anti kekerasan, dan perdamaian.

Demikian pula dengan pelaksanaan program lainnya, misalnya program percontohan pemilahan sampah organik dan anorganik, yang kemudian hasil olahan sampah organik adalah pupuk kompos. Jika program ini terus dilaksanakan, maka secara ekonomi program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program pemilahan sampah organic dan anorganik yang menghasilkan produk akhir yakni pupuk kompos akan memberikan hasil rupiah, dan ini tentunya memiliki peran dalam memberantas kemiskinan. Masyarakat yang turut serta dalam produksi kompos dari sampah organik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil penjualan pupuk kompos. Hal ini sesuai dengan prinsip Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan, yakni Memberantas kemiskinan dan menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Kemudian, untuk program hutan rakyat, yakni membangun Hutan Rakyat Kemitraan, dimana dalam pembuatannya dilakukan melalui ikatan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat sebagai pemilik lahan dengan pengusaha industri perkayuan. Pengusaha industri perkayuan disini, lebih diutamakan pada pengusaha kayu local berskala kecil, agar pasokan kayu dari masyarakat dapat lebih mudah diperoleh. Pembangunan model hutan rakyat kemtraan dimaksudkan untuk memperoleh bentuk hutan rakyat kerjasama antara masyarakat kelompok tani hutan rakyat dengan industri perkayuan yang saling menguntungkan dan mampu meningkatkan produksi kayu bahan baku industri perkayuan serta kesejahteraan masyarakat. Program hutan rakyat ini sangat sesuai dengan prinsip Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan: Menggalang komitmen bersama membangun secara berkelanjutan. Berdasarkan program-program di atas, program pengelolaan Sungai Ciliwung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Program telah sangat baik, namun, bagaimana implementasinya? Ini tentu masih menjadi PR bersama, bagi pemerintah dan masyarakat. Ini karena, hingga 2011, hilir Ciliwung masih berstatus tercemar berat.