Energi Nabati dan Pengurangan Emisi Karbon

Energi nabati, tentu bukan suatu hal yang asing kan? Tulisan ini hanya untuk memotivasi para peneliti yang bergerak di energy terbarukan. Meski belum banyak teraplikasi, namun potensi energy nabati sangat besar di masa mendatang :)

Peningkatan jumlah penduduk berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi di semua sektor pengguna energi. Data ESDM, konsumsi energi final (tanpa biomasa untuk rumah tangga) diperkirakan tumbuh rata-rata 6,7% per tahun. Sedangkan pangsa permintaan energi final menurut jenis, terdiri dari BBM (33,8%), gas (23,9%), listrik (20,7%), batubara (14,9%), LPG (2,6%), BBN (2,9%), dan biomasa komersial (1,1%).  Sementara itu, askes masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas. Rasio elektrifikasi tahun 2010 sebesar 67,2% (32,8% rumah tangga belum berlistrik). Saat ini, pengembangan infrastruktur energi di daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi.

Menurut Soerawidjaja (2010), bahan bakar nabati (BBN) adalah semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Bahan bakar nabati yang dapat dikembangkan adalah biodiesel dan bioethanol. Bahan baku hayati biofuel dapat berasal dari produk-produk pertanian yang sangat berlimpah di Indonesia. Energi nabati adalah satu-satunya sumber energi terbarukan, yang merupakan sumber daya bahan bakar jadi mampu menggantikan bahan bakar fosil dalam semua pasar energi. Sedangkan energi terbarukan yang lain, seperti sinar surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, arus laut, dan lainnya, hanya mudah dikonversi menjadi listrik.  Pemanfaatan energi nabati dapat menggunakan teknologi dan mesin yang selama ini sudah matang dikembangkan untuk mendayagunakan sumber daya fosil. Sumber daya hayati Indonesia berlimbah, potensial bagi pengembangan energi nabati. Energi nabati dalam penelitian ini dikhususkan pada biomassa bahan-bahan organik dari tumbuhan.

Potensi energi nabati, yakni sumber daya hayati tersedia di semua pulau, sehingga dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kesulitan transmisi dan  distribusi listrik maupun bahan bakar minyak.  Sejauh ini, interkoneksi jaringan listrik hanya mungkin atau bernilai ekonomis untuk pulau-pulau besar dan sejumlah pulaupulau relatif kecil di dekatnya. Sejumlah besar pulau (> 10.000) harus bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhan bahan bakar dan listriknya sendiri (self-sufficient). Sementara, banyak propinsi dan pulau tak memiliki cadangan bahan bakar fosil yang memadai atau bahkan nihil. Bangsa Indonesia dikaruniai biodiversitas dan lahan potensial yang amat besar. Seharusnya potensi sumber daya hayati dapat didayagunakan sebagai sumber energy nabati. Hal ini mewujudkan pemanfaatan energi berkelanjutan untuk memperkuat keterjaminan pasokan energi, melancarkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan turut meredam emisi gas-gas rumah kaca.

Energi nabati sebagai bagian bioenergi merupakan komponen kunci dan jalur strategis dalam perjuangan mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Oleh sebab itu, bioenergi merupakan sektor perekonomian  energi dunia yang paling dinamik dan berubah cepat.  Pertumbuhan pesat industri bahan bakar nabati (BBN, liquid biofuels) pada dekade ini telah kita alami bersama.  Pada tahun 2005, bioenergi memasok sekitar 10 % dari kebutuhan energi dunia dan merupakan 78 % dari seluruh pasokan energi terbarukan. Pemanfaatan energi nabati merupakan implementasi pemanfaatan energi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan energi nabati dapat memanfaatkan inisiatif energi bersih, melalui program clean development mechanism (CDM).  Melalui CDM, Indonesia dapat mengimplementasikan pemanfaatan energi nabati, dengan berkerja sama dengan negara industri . Pada 2010, Indonesia ber komitmen penurunan emisi 26%, dan ini dapat diwujudkan dengan pemanfaatan energi nabati.

 Potensi Kekayaan Alam

Indonesia memiliki sumber-sumber energy nabati yang berlimpah. Sumber-sumber energi hijau di Indonesia yang sudah dieksploitasi di Indonesia, diantaranya adalah ubi, jarak dan  kelapa sawit. Menurut Soerawidjaja (2010), Indonesia juga harus mampu mengungkap dan merealisasikan potensi tersidik dari tumbuhan-tumbuhan energi multiguna kawasan tropik seperti :  kranji/mabai (Pongamia pinnata), nyamplung/bintangur (Calophyllum inophyllum),  nimba (Azadirachta indica),  gatep pait (Samadera indica),  jarak pagar (Jatropha curcas), kelor (Moreinga oleifera),  kacang hiris (Cajanus cajan),  sukun (Artocarpus altilis), serta  aneka alga mikro. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki,  Indonesia berpotensi menjadi  produser utama energy nabati di dunia dengan memproduksi BBN. Indonesia adalah negara dengan kepemilikan kapasitas & kualitas produksi BBN tertinggi dibandingkan negara- negara lain.

Potensi Mengurangi Emisi Karbon

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan emisi polutan yang berbahaya terhadap kesehatan. Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dapat menurunkan emisi bila dibandingkan dengan penggunaan minyak solar. Biodiesel terbuat dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Pertimbangan lain untuk penggembangkan biodiesel adalah makin tingginya harga minyak bumi dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Program menurunkan emisi GRK dari segi sumber emisi (source) maupun penyediaan wadah (sink) sehingga dapat meredam pemanasan dan perubahan iklim global. Teknologi untuk mitigasi GRK dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: untuk sisi penawaran dan untuk sisi permintaan. Untuk sisi penawaran dapat dilakukan  dengan menggunakan sistem konversi yang lebih efisien, mengubah bahan bakar dari energi yang mempunyai emisi tinggi menjadi energi yang mempunyai emisi rendah, dan meningkatkan  penggunaan energi terbarukan. Untuk sisi permintaan dapat melalui demand side management dan penggunaan peralatan yang lebih efisien. Adaptasi dilakukan melalui penyesuaian sistem produksi maupun perubahan perilaku kedalam program-program baik jangka pendek, menegah dan panjang dalam rangka mengimplementasikan mitigasi GRK.

Penggunaan BBM yang merupakan bahan bakar fosil ini secara langsung akan berpengaruh pada besarnya emisi GRK. Sementara, sektor transportasi merupakan konsumen BBM terbesar di Indonesia yang mencapai 33,3 juta kl pada tahun 2005. Konsumsi BBM diperkirakan akan terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 6,2% per tahun. BBN merupakan energi terbarukan yang berpotensi menjadi salah satu opsi untuk mitigasi GRK di sektor tranportasi pada saat ini. Diharapkan di masa mendatang BBN juga dapat menjadi substitusi BBM di sektor lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui potensi pengurangan emisi GRK dari pemanfaatan BBN.

Potensi Pengurangan Emisi CO2 dari Penggunaan Biodiesel

Parameter	Unit/Tahun	Jangka Menengah (2010-2015)	Jangka Panjang (2015-2025)
Substitusi Minyak Solar	Ton minyak	6,000,000	16,000,000
Pengurangan Emisi CO2	Juta ton	19.12	50.98

Penanaman biomasa termasuk kelapa sawit merupakan sumber penyerapan CO2 karena adanya proses fotosintesis dan respirasi. Pengembangan kebun kelapa sawit dengan pola tanpa bakar (zero burning) dapat menghasilkan O2, menyerap CO2 (diprakirakan sekitar 22.470 ton CO2/ha) dan menghasilkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Satu hektar kebun sawit yang sudah rerproduksi dapat menghasilkan biomassa berupa batang, pelepah dan tandan sawit sebesar 36 ton per tahun. Jumlah biomassa sebanyak ini dapat menyerap emisi CO2 sebanyak 25 ton per tahun dan mengubahnya menjadi udara bersih berupa O2 sebanyak 18 ton per tahun (Deptan, 2008). Potensi ini dapat ditransaksikan melalui mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism-CDM). Kegiatan sektor pertanian dan kehutanan lain yang terkait mitigasi GRK adalah: memanfaatkan biomas sebagai pengganti bahan bakar fosil, dan  perluasan areal pertanian dengan tidak membuka hutan.  by. Rahma Widhiasari

Mengkritisi Kelambatan Pemerintah dalam Penyelesaian Pencemaran Minyak Montara

 Hampir dua tahun telah berlalu. Namun, kejelasan status ganti rugi pencemaran minyak Blok Montara tidak diketahui ujungnya. Pencemaran minyak Blok Montara di Laut Timor terjadi akibat ledakan kilang minyak Montara, Australia, pada 21 Agustus 2009. Blok  Montara terletak di Blok Atlas Barat, Laut Timor, yang dioperasikan PTTEP Asutralasia. Akibat ledakan, setiap hari kilang itu memuntahkan 500.000 liter minyak mentah, gas, kondensat, dan zat timah hitam yang mencemari 16.400 km wilayah Laut Timor.

Pencemaran tersebut mengakibatkan terancamnya 17.000 masyarakat pesisir Pulau Timor, berdampak dahsyat terhadap masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua. Bahkan, nelayan Kolbano di Timor Tengah Selatan tak dapat menangkap ikan di pantai selatan Pulau Timor. Usaha nelayan di wilayah perairan Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara terancam gulung tikar akibat meledaknya ladang minyak Montara di dekat gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) yang menjadi pusat pencarian ikan dan biota laut lain oleh nelayan tradisional. Berbagai perubahan terjadi mengindikasikan telah terjadi gangguan lingkungan perairan sebagai habitat ikan, alga, dan rumput laut. Jutaan ikan diduga bermigrasi akibat perubahan lingkungan sekitarnya, dan populasi rumput laut menurun sebagai dampak pencemaran.

Pada Mei 2011, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengungkapkan, tidak ditemukan lagi tumpahan minyak di pantai-pantai di NTT secara signifikan seperti pada waktu awal kejadian. Menurut YPTB, ini disebabkan karena tumpahan minyak telah ditenggelamkan oleh AMSA (Australia Maritime Safety Authority) dengan menggunakan bubuk kimia sangat beracun Corexit 9500 dalam jumlah sangat besar yang diperkirakan mencapai jutaan liter. Faktanya, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nas PKDTML) hanya  mengikuti skenario PTTEP Australasia, dan bersepakat menyatakan tidak ditemukan tumpahan di perairan.  

Hasil survei YPTB menunjukkan, tumpahan minyak Montara bercampur zat timah hitam dan Corexit 9500 itu masih tetap mengendap di dasar Laut Timor dan di bawah pasir. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Teluk Meksiko, penanganannya lebih pada pendekatan alamiah dan ramah lingkungan. Menghindari penggunaan bubuk kimia. Diperlukan, penelitian lanjutan yang menyeluruh independen dan transparan untuk menelusuri fakta dampak pencemaran di Laut Timor. Apalagi pencemaran ini menyebabkan masyarakat pesisir, nelayan, dan Pemerintah Daerah NTT menderita kerugian yang besarnya mencapai Rp 510 miliar.  

 sumber gambar: http://www.matanews.com

 Hitung Kerugian

              Tumpahan minyak dari Blok Montara yang masuk ke wilayah perairan Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi, social, dan lingkungan yang berdampak tahunan. Bencana ini, merugikan ribuan nelayan dan pembudidaya rumput laut di NTT, menurunkan fungsi kelautan, mematikan biota laut, dan menurunkan keanekaragaman hayati, serta berpotensi menimbulkan dampak turunan berupa pengangguran dan menambah angka kemiskinan.

 Seperti diketahui,  lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kabupaten/kota yang berhadapan dengan wilayah laut, dan sekitar enam juta kepala keluarga menggantungkan kebutuhan ekonominya dari sektor perikanan. Khusus untuk NTT, bila soal pencemaran ini tak cepat disikapi pemerintah, nasib kurang lebih 17 ribu warga NTT yang menggantungkan hidupnya dari laut terancam. Sebab, tumpahan minyak di laut dapat menimbulkan polusi dengan bahaya yang beragam. Dan jenis polutan dari minyak bumi itu bisa bersumber dari fraksi ringan, fraksi berat dan logam berat. Dan ini semua memberi ancaman bagi ekosistem kelautan, misalnya terganggunya kehidupan fitoplankton, terumbu karang, mangrove, rumput laut dan padang lamun, kehidupan ikan dan spawning ground. Bagi masyarakat, dampaknya berupa pendapatan nelayan menurun, kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan, estetika perairan rusak, dan ekonomi keluarga terganggu.

 Oleh karena itu, untuk melakukan klaim dapat dilakukan dengan menghitung besaran dampak langsung kepada masyarakat, kerusakan secara fisik oleh adanya tumpahan minyak, dan dampak terhadap lingkungan sampai periode pemulihan. Beberapa peneliti telah melakukan studi lapangan di Pulau Rote. Mereka memperoleh informasi bahwa  petani-petani rumput laut mengeluh produksi rumput mereka menurun, akibatnya ada yang beralih mencari pekerjaan lain. Padahal membudidayakan rumput laut itu merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Pemerintah mestinya turun ke lapangan dan melihat langsung melihat langsung kondisi masyarakat yang terkena dampak pencemaran agar mereka tak terus hidup menderita.

 Segerelah pemerintah menyelesaikan masalah pencemaran Laut Timor dengan mengedepankan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir. Penyelesaian pencemaran di atas dapat menjadi preseden baik dalam mengatasi masalah pencemaran di laut Indonesia. Bila hal tersebut belum dapat dilakukan maka atas dasar pertimbangan kehati-hatian, keselamatan warga, dan lingkungan hidup, serta menjamin perlindungan perairan tradisional, presiden patut mengeluarkan kebijakan moratorium pertambangan di wilayah pesisir dan laut. Namun ternyata, pemerintah sangat lamban atau berlama-lama menuntaskan persoalan ini sehingga masyarakat di Provinsi NTT  menjadi korban dampak pencemaran ini.

 Membandingkan dengan Kasus Teluk Meksiko

Penyelesaian pencemaran minyak Montara jauh berbeda dengan penyelesaian kasus yang sama di Teluk Meksiko. Pemerintah AS terus memperjuangkan warganya agar mendapatkan ganti rugi. Peristiw di Teluk Meksiko, menyebabkan British Petroleum (BP mengalami kerugian sebesar 40,9 miliar dolar AS atau Rp 384 triliun, meski demikian mereka juga menyediakan dana 20 miliar dolar AS atau hampir Rp 172 triliun untuk membayar ganti rugiu kepada masyarakat, Pemerintah AS, dan perbaikan lingkungan yang tercemari minyak. Berbeda dengan yang terjadi di Laut Timor, PTTEP Australasia hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan satu sen pun sebagai wujud tanggung jawab atas dampak pencemaran itu. Dan ironisnya, Tim Nas PKDTML tidak pernah melakukan investigasi ilmiah. Rumusan klaim yang mereka ajukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi dengan mengeluarkan angka kompensasi dan luas wilayah pencemaran minyak yang terus berubah setiap saat.

Mestinya, pemerintah segera menindaklanjuti proses ganti rugi pencemaran minyak Montara. Perundingan Timnas PKDTML dan PTTEP Australasia harus pula dibuka untuk umum setransparan mungkin dan dapat diinformasikan pada masyarakat. Perundingan Tim Nas PKDTML dan PTTEP Australasia harus melibatkan masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku kepala negara, diharapkan dapat mengambil langkah strategis dalam menangani kasus pencemaran di Laut Timor, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama saat menangani kasus pencemaran di Teluk Meksiko. Tuntutan ganti rugi masyarakat atas pencemaran Laut Timor harus ditindaklanjuti dengan perundingan yang menguntungkan bagi mereka masyarakat yang terkena dampak. Sudah seharusnya pemerintah memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Indonesia vs Montara

 Pada 21 Agustus 2009 terjadi ledakan di rig West Atlas, platform sumur minyak Montara di Laut Timor yang terletak sekitar 690 km arah barat Darwin, mengakibatkan pencemaran laut di perairan Australia Barat, Timor Leste dan Indonesia. Tumpahan minyak berlangsung selama 74 hari, hingga 3 November 2009. Operasi penyelamatan berlangsung setelah lima kali percobaan dan kebocoran berhasil ditutup  menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke sumur minyak. West Atlas dimiliki oleh Seadrill dari Norwegia yang menyewakan rig tersebut kepada PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia, yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah Thailand. Kebocoran minyak diperkirakan sekitar 2.000 barel per hari. Pada Oktober 2009, seperti dikonfirmasi PTTEP, penyebaran minyak telah mencapai area seluas 6.000 km2, mengalir sepanjang 120 km, hingga perairan Indonesia.

Tumpahan minyak Blok Montara telah mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun sangat disayangkan, meski telah berlangsung berbulan-bulan namun pemerintahan SBY tak melakukan apapun. Baru setelah kian  maraknya protes masyarakat, LSM dan media akhirnya pada 22 Juli 2010 lalu, Presiden SBY menyatakan akan mengajukan klaim ganti rugi kepada PTTEP. Sikap Presiden SBY ini,  sangat jauh berbeda dengan Barack Obama yang dalam waktu kurang dari 2 bulan berhasil memperoleh komitmen BP untuk membayar kerugian minimal 20 miliar dolar AS. Obama juga berhasil memenuhi tuntutan rakyatnya.

Pencemaran Laut Timor terjadi jauh sebelum bencana Teluk Meksiko, mungkin sebagian pihak memaklumi kelambanan Pemerintah Indonesia. Presiden SBY juga mungkin juga tak bisa disamakan keberaniannya dengan Presiden Barack Obama. Namun dengan keberhasilan Obama atas kasus Teluk Meksiko, paling tidak SBY mempunyai contoh bagus sebagai pijakan untuk bersikap. Sikap tanggap, tegas, berani, committed dan memihak rakyat ala Obama mestinya bisa dicontoh untuk membela kepentingan rakyat dan nelayan di NTT  sekaligus menuntut pertanggunggjawaban PTTEP.

Oleh sebab itu kita menuntut agar pemerintahan SBY bergegas mengumpulkan informasi dari daerah (pemda dan DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten Rote, LSM, dsb) dan menyiapkan klaim ganti rugi bagi masyarakat, menggugat PTTEP, dan menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor secara hukum, demi pemulihan ekosistem, ekonomi masyarakat dan harga diri bangsa yang sebelumnya terabaikan.

         Terakhir, kita harus belajar dari sikap bertanggungjawab BP yang telah berupaya maksimal dan berhasil menghentikan bocoran minyak pada medan yang sulit di laut dalam Teluk Meksiko dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 86 hari).

  

Penutup

 Penyelesaian kasus Laut Timor dinilai sangat lambat. Kondisi ini semakin merugikan nelayan dan masyarakat pesisir yang terkena dampak. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran minyak pun semestinya dapat segera ditanggulangi. Pemerintah hendaknya segera mengambil langkah tepat dan tidak menunda-nunda penyelesaian kasus pencemaran tersebut. Pemerintah melalui tim nasional, perlu segera bernegosiasi. Bila negosiasi gagal, pemerintah dapat mengajukan gugatan leawt pengadilan dan perusahaan pengeboran itu (PTTEP Australasia) dibawa ke dalam hukum nasional Indonesia dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta PP 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pada  22 Juli 2010 lalu Presiden SBY menyatakan akan mengajukan klaim ke PTTEP Australasia. Sikap SBY ini sangat jauh berbeda dengan sikap Presiden AS, Barack Obama yang dalam waktu kurang dari dua bulan berhasil memperoleh komitmen BP untuk membayar kerugian minimal 20 miliar dolar AS.

Terkait dengan hal tersebut, maka semua pihak perlu menuntut pemerintahan SBY bergegas mengumpulkan informasi dari daerah, baik itu dari pemda, DPRD, LSM dan berbagai elemen masyarakat agar menyiapkan klaim ganti rugi bagi masyarakat, menggugat PTTEP Australasia, dan  menyelesaikan pencemaran Laut Timor secara hukum.

Keberhasilan Obama menegosiasikan penyelesaian kasus pencemaran Teluk Meksiko seharusnya digunakan oleh Presiden SBY untuk menyelesaikan kasus selain Montara juga Lapindo. Kita pun meminta agar kontraktor, baik Lapindo maupun PTTEP menjunjung tinggi nilai etika/moral, menerapkan prinsip-prinsip good governance dan menunjukkan peran serta tanggung`jawab kemanusiaan  yang nyata dalam tatanan bisnis global agar kedua kasus pencemaran dapat diselesaikan secara adil dan bermoral.

         Indonesia adalah negara berdaulat yang  seharusnya berani menuntut agar perusahaan pengebor minyak di Blok  Montara itu yang datang ke Indonesia untuk melakukan negosiasi. Seharusnya pemerintah memanggil PTTEP Australasia guna mempertanggungjawabkan pencemaran minyak yang telah merugikan rakyat. Sebagai bangsa berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban akibat pencemaran tersebut.  By. Rahma Widhiasari

Belajar Lagi tentang Deep Ecology

Pada umumnya manusia tidak memiliki pertanyaan cukup mendalam atau pandangan yang menyeluruh ketika mereka ingin menyelamatkan bumi secara holistik. Para filusuf dapat memotivasi gerakan, semua gerakan bertujuan untuk menyelamatkan bumi dari manusia dan ekploitasi. Ketika kita melihat adanya krisis ekologi, maka kita harus menghemat energi. Tidak ada gunanya meningkatkan konsumsi terus menerus dan menghamburkan energi. Di negara maju, krisis energi melanda karena gaya hidup atau “life style” yang gemar menghabur-hamburkan energi dan sumber daya alam.

Dalam penyelamatan ekologi dibutuhkan seorang diktaktor yang memahami keragaman bentuk kehidupan. Atau memiliki pergeseran pandangan nilai terhadap kesadaran lingkungan. Jika memilih pergeseran nilai maka tidak dibutuhkan seorang ditaktor. Dengan kata lain, jika menggunakan cara kasar maka dibutuhkan ditaktor yang tegas. Sedangkan dengan cara halus maka dapat diberikan himbauan untuk menumbuhkan kesadaran yakni mempergunakan alam untuk mewujudkan alam yang harmonis.

Salah satu norma ekologi adalah alam memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Seiring dengan perkembangan dunia, maka kita harus membunuh untuk dapat makan. Sedangkan filosofi deep ecology kita tak memiliki hak untuk menghancurkan kehidupan lain tanpa memiliki alasan yang cukup kuat.

Makna lain deep ecology, adalah kematangan dan kedewasaan. Deep Ecology disebut sebagai ecosophy, kombinasi antara "eco" yang berarti rumah tangga dan "sophy" yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Jadi, ecosophy bisa berarti kebijaksanaan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas.  Ecosophy meliputi suatu pergeseran dari sekadar sebagai sebuah ilmu (science) menjadi sebuah kearifan (wisdom).

Sumber Gambar: www.shambhala.com

Dalam kedewasaan, manusia akan merasakan kegembiraan jika melihat mahkluk lain pun bergembira. Dan sebaliknya, akan menderita jika mahkluk lain menderita. Dalam deep ecology, titik pusat demokrasi adalah biosfer. Deep ecology memandang struktur sosial menuju keadaan fundamental. Gerakan Shallow ecology, hanya membicarakan tentang sumber daya untuk manusia, sedangakan dalam deep ecology  membicarakan sumber daya untuk setiap spesies.

Shallow ecology lebih memperhatikan hal terkait dengan pertumbuhan penduduk yang berlebihan  di negara berkembang. Dan mengabaikan perkembangan populasi yang membludak di negara maju yang merupakan negara-negara industri. Padahal kelebihan populasi penduduk di negara maju bisa menghancurkan seratus kali lebih per kapita dibanding negara seperti Bangladesh.

Deep ecology tujuannya tidak hanya untuk menstabilkan populasi manusia, namun juga memperhatikan dan membatasi pengurangan sumber daya sesuai batas kemampuan ekologi. Tanpa memerlukan keditaktoran sehingga cukup 1 miliar orang dalam dunia. Ciri deep ecology adalah bertanggung jawab untuk generasi mendatang, generasi kesatu, kedua dan seterusnya. Realisasi diri merupakan realisasi potensi kehidupan. Organisme yang berbeda satu sama lain dalam tiga cara memberi kita kurangnya keberagaman dibanding organisme yang berbeda dengan lainnya dalam seratus cara. Oleh karena itu, pengalaman realisasi diri kita alami ketika meningkatnya jumlah cara individu, masyarakat, bahkan bentuk-bentuk kehidupan lainnya dalam menyadari akan dirinya sendiri.

Secara alamiah, kebanyakan orang  di dalam deep ecology biasanya tetapi tidak selalu, memiliki perasaan bahwa mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada egonya, namanya, keluarganya maupun atribut mereka sebagai seorang individu. Ini merupakan sebuah perasaan yang kerap disebut menyamudera. Pada saat berada di lautan lepas, perasaan ini sering muncul. Tanpa identifikasi seperti ini, seseorang akan sulit digambarkan terlibat dalam deep ecology.

Di sisi lain, Deep ecology  mungkin saja mempunyai komponen-komponen religius, intuisi mendasar di mana setiap orang harus mengolahnya jika ia menjalani hidup berdasarkan serangkaian nilai dan tak berfungsi layaknya komputer. Sedangkan Shallow ecology, jika dimasukkan ke dalam logika yang ekstrem, seperti suatu analisis biaya-keuntungan yang terkomuputerisasi yang dirancang hanya demi keuntungan manusia.

Sangat alamiah, untuk menggabungkan keduanya sebab perspektif lama dalam ruang dan waktu mendorong seseorang bertindak dalam cara konsisten dan mendalam. Selain itu, deep ecology memperhatikan masalah-masalah yang berdampak  jangka panjang, terutama terkait pertanyaan tentang perang dan perdamaian sebab bencana ekologi akibat ulah manusia dan perang nuklir, misalnya, akan menyebabkan kehancuran luar biasa.

Bagi orang-orang yang mendukung konsep deep ecology, hal ini lebih mudah untuk diwujudkan dibanding orang-orang yang berada di luar deep ecology. Sebab, kita yang mendukung deep ecology memiliki nilai-nilai dasar tertentu yang membuat semuanya jelas bahwa kita di negara-negara kaya menentang pembangunan yang menyebabkan meningkatnya dominasi dan mendukung peningkatkan standard hidup.

Jadi, simpulannya Deep Ecology memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies bukan manusia. Deep Ecology juga tidak memusatkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka dari itu, prinsip moral yang dikembangkan Deep Ecology menyangkut seluruh kepentingan komunitas ekologis. Deep Ecology mengutamakan prinsip-prinsip moral etika lingkungan yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata. Etika lingkungan menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang amat instrumental dan ekspansionis, merupakan gerakan nyata, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup. By. Rahma Widhiasari

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk temen2 yg sedang blajar deep ecology ^__^